"Persoalannya adalah sekarang ini kemampuan fiskal desa karena DD dan ADD menurun. Sehingga sementara dari desa sendiri kan mereka sudah ngeluh dengan pemotongan DD ini," bebernya.
Lebih lanjut, Iqbal memaparkan bahwa postur DD yang dikucurkan dari pemerintah pusat sudah dipatok untuk berbagai peruntukan khusus (earmarked). Sehingga ruang gerak desa sangat terbatas dalam membantu insentif para kader.
"Karena pada saat dana desa ini diberikan ke desa itu earmarked-nya sudah banyak. Untuk posyandu, untuk ini, untuk itu, untuk ini. Jadi sudah habis earmarked-nya saja, jadi tidak ada yang tersisa untuk pembangunan mereka di desa," paparnya.
Beli Baterai Timbangan Pakai Uang Sendiri
Keterbatasan anggaran juga dirasakan langsung oleh para kader Posyandu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Iqbal mengaku prihatin setelah mengetahui kader di Desa Sesaot harus membeli baterai untuk peralatan operasional menggunakan uang pribadi.
"Mereka ini sampai beli baterai saja dari kantongnya sendiri. Karena sekarang semua sudah serba digital, timbangan digital, nah itu baterainya mereka beli sendiri," ungkap Iqbal prihatin.
Menanggapi keluhan tersebut, Pemprov NTB tengah merancang langkah konkret untuk menopang beban kerja posyandu yang kian bertambah di tengah pembatasan fiskal daerah.
