"Kebetulan dari Bunda Posyandu sudah ada inisiatif untuk membuat aplikasi untuk posyandu. Sehingga nanti kami punya data yang akurat berapa sih peralatan posyandu yang rusak. Bahkan ada yang belum punya posyandu kit, ada yang sudah rusak, ada keperluan-keperluan lainnya kami bisa cover di sana," tuturnya.
Selain peralatan, Gubernur meminta Bunda Posyandu berkirim surat resmi kepada Gubernur NTB guna menggerakkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam program penguatan posyandu di desa-desa.
"Nah nanti kami akan dorong mungkin lewat OPD-OPD terkait untuk terlibat dalam upaya penguatan posyandu. Terutama penguatan kapasitas, pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan, kemudian peralatan yang mereka butuhkan untuk bekerja," paparnya.
Iqbal menegaskan bahwa solusi jangka panjang untuk membantu perekonomian kader dan memperkuat kapasitas posyandu akan diintegrasikan langsung ke dalam program prioritas provinsi, yakni Program Desa Berdaya. Dia berjanji, melalui program Desa Berdaya akan membantu para kader memiliki penambahan pendapatan para kader imbas menurunnya fiskal di desa.
"Jadi mulai 2027 di Desa Berdaya Transformatif itu harus ada 1 kader posyandu yang masuk. Mudah-mudahan dari penghasilan yang satu ini bisa membantu yang lain juga," harap Iqbal.
Langkah penguatan, beber Iqbal, dinilai sangat mendesak mengingat cakupan tugas kader posyandu saat ini tidak lagi sebatas urusan kesehatan ibu dan anak, melainkan berkembang luas mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang.
"Artinya makin banyak harapan yang diembankan ke posyandu ini, artinya mereka butuh penguatan kapasitas juga. Jadi kita coba integrasikan ke dalam program-program provinsi di tengah pembatasan fiskal ini," tandasnya.
