NADIKABAR.COM — Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyambut baik penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari wilayah Irak, negara tetangganya. IRGC menyebutnya sebagai "kemenangan bersejarah".

Mereka juga menyerukan agar pasukan Amerika meninggalkan kawasan Timur Tengah.

Dalam pernyataan yang dirilis media resmi mereka, seperti dilansir AFP, Kamis (1/10/2026), IRGC "menyampaikan selamat kepada bangsa Irak yang membanggakan, front bersatu Perlawanan Islam, dan para pejuang revolusioner dunia Islam atas kemenangan bersejarah ini".

Koalisi pimpinan AS, yang dikerahkan ke Irak dan Suriah pada tahun 2014 untuk memerangi kelompok militan Islamic State (ISIS), telah secara resmi mengakhiri misi mereka dan melakukan penarikan pasukan pada Rabu (30/9) waktu setempat.

ISIS yang sempat menguasai sebagian besar wilayah strategis kedua negara itu dan melakukan pembantaian keji, berhasil dikalahkan di Irak pada tahun 2017 dan di Suriah pada tahun 2019. Namun pasukan koalisi AS tetap bertahan untuk memerangi sisa-sisa kelompok militan tersebut.

IRGC, dalam tanggapannya, menyerukan agar AS sepenuhnya meninggalkan kawasan. Disebutkan bahwa kehadiran pasukan Amerika justru menjadi "sumber ketidakamanan" di kawasan.

"AS harus meninggalkan kawasan ini dan menyerahkan pengelolaan keamanan kepada bangsa-bangsa itu sendiri," cetus IRGC dalam pernyataannya.

"Dua dekade pendudukan membuktikan bahwa kehadiran AS tidak membawa keamanan; justru kehadiran itu menjadi sumber ketidakamanan, terorisme, dan ketidakstabilan di Asia Barat," sebut sayap ideologis militer Iran tersebut.

Baghdad dan Washington sepakat untuk mengakhiri misi pasukan koalisi pada tahun 2024. Para personel pasukan koalisi pun mulai menarik diri secara bertahap dari berbagai pangkalan di seluruh wilayah Irak, sehingga kehadiran mereka kini terbatas hanya di wilayah otonom Kurdistan di bagian utara negara itu.

Pemerintah Irak meyakini bahwa penarikan pasukan koalisi ini menghilangkan dalih yang selama ini digunakan oleh faksi-faksi militan berpengaruh, yang didukung Iran, untuk tetap mempertahankan persenjataan mereka.

Perdana Menteri (PM) Irak, Ali al-Zaidi, telah menetapkan tanggal 30 Juni tahun depan sebagai tenggat waktu bagi faksi-faksi bersenjata untuk menyerahkan senjata mereka kepada negara.