NADIKABAR.COM — Pemerintah Italia akan melarang penggunaan burqa dan niqab atau cadar di sekolah. Kesetaraan gender disebut-sebut sebagai alasan dari disetujuinya aturan ini oleh Perdana Menteri, Giorgia Meloni.
"Pergi ke sekolah harus dengan wajah terbuka," ujar Meloni saat mengumumkan rencana pemberlakuan ini pada Minggu (20/09).
Ia menambahkan tidak seorang pun berhak memutuskan seorang remaja perempuan harus menyembunyikan dirinya di balik penutup wajah atas nama tradisi.
Sebelumnya, ada beberapa rancangan aturan yang disiapkan jelang rapat kabinet. Meski begitu, poin-poin utamanya jelas yakni melarang penutup wajah seperti burqa dan niqab di sekolah.
Niqab merupakan penutup wajah yang membiarkan area di sekitar mata tetap terlihat. Pemakaiannya dapat dikenakan bersama hijab. Untuk penutup mata, bisa digunakan terpisah.
Burqa adalah penutup satu bagian yang menutupi wajah dan tubuh. Sering kali terdapat jaring di sekitar mata untuk memungkinkan pemakainya melihat.
Sedangkan untuk hijab yang tetap memperlihatkan wajah penggunanya, pemerintah Italia tetap memperbolehkannya.
Selain pelarangan burqa dan niqab, pemerintah juga mengatur proporsi jumlah siswa asing di tiap kelas. Batas maksimalnya 30% di tiap kelas dengan klasifikasi bukan warga negara Italia atau tidak fasih berbahasa Italia.
Partai-partai oposisi pun menuding keputusan pemerintah ini mengakomodir kebijakan partai ekstrim kanan, Futuro Nazionale, sejalan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tahun depan.
Mengenai pelarangan pemakaian burqa dan niqab, hingga pembatasan siswa asing, Meloni mengklaim hal ini merupakan "cara yang masuk akal tanpa memecah belah dan sangat membantu proses integrasi sosial dan budaya".
Menurut dia, langkah ini bisa mendorong para imigran yang datang ke Italia untuk cepat beradaptasi dengan aturan dan budaya yang berlaku di negara tersebut.
Menteri Pendidikan Italia, Giuseppe Valditara berupaya menegaskan larangan niqab dan burqa ini memang berkaitan dengan kesetaraan gender dan integrasi budaya.
Tidak hanya itu, pelarangan ini juga untuk memudahkan pengenalan identitas diri siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Begitu pula dengan pembatasan siswa asing dan aturan kefasihan berbahasa Italia, ia berkata "batasan ini terkait dengan hambatan linguistik" dan "bukan karena urusan kewarganegaraan".
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni (Getty Images)
Berdasarkan data lembaga penelitian Fondazione ISMU, jumlah siswa asing tercatat sekitar 11,6% dari keseluruhan murid yang ada di Italia.
