Adapun batas maksimal 30% di tiap kelas ini akan diterapkan berbeda di tiap jenjang pendidikan.
Di sekolah dasar, kebijakan ini akan menyasar pada anak-anak yang tidak lahir di Italia dan belum pernah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak selama dua tahun.
Untuk sekolah menengah pertama dan atas, aturan ini berlaku bagi siswa yang tidak memiliki kewarganegaraan Italia dan belum merampungkan sekolah dalam sistem pendidikan Italia setidak tiga tahun.
Dinas pendidikan setempat akan diminta mendistribusikan para siswa dengan kemampuan bahasa Italia yang minim ini ke sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan batasan tadi sehingga cakupannya merata.
Namun jika ini tidak memungkinkan, maka ada pengecualian dengan memberikan materi bahasa Italia tambahan.
Valditara mengklaim penerapan hal ini bertujuan untuk menghindari "kelas ghetto".
Sebuah tanda di pintu masuk balai kota Monfalcone bertuliskan 'Untuk alasan keamanan dilarang masuk dengan wajah tertutup', pada 26 April 2024 (AFP via Getty Images)
Selain untuk anak, menurut kantor berita Ansa, rancangan kebijakan ini juga menargetkan para orang tua yang mempunyai hambatan bahasa.
Sekolah diwajibkan melaporkan pada dinas layanan sosial jika menemukan anak-anak yang sulit beradaptasi dari segi bahasa karena pengaruh orang tua.
Kursus bahasa Italia gratis pun ditawarkan pada para orang tua ini.
Aturan ini berupa dekrit hukum yang bisa langsung berlaku, meski menunggu ratifikasi terlebih dahulu oleh parlemen dalam waktu 60 hari.
Italia sebenarnya sudah memiliki pedoman mengenai penggunaan bahasa Italia di sekolah.
Surat edaran kementerian pada 2010 di bawah Menteri Pendidikan, Mariastella Gelmini, juga menentukan batas 30% "sebagai aturan umum" bagi murid yang bukan merupakan warga negara Italia.
Kini, dekrit anyar ini menguatkan batasan tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengikat.
Intrik politik pun diduga turut melandasi lahirnya aturan hukum ini.
Oposisi politik menuduh Meloni berusaha mencari muka dengan mengumbar janji pada Roberto Vannacci, pensiunan jenderal militer yang saat ini memimpin partai politik ekstrim kanan Futuro Nazionale. Sebab, partai ini dianggap mengancam sesama sayap kanan yang sekarang sedang memerintah.
