NADIKABAR.COM — Pembahasan obligasi daerah berlanjut dalam diskusi panel Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11). Diskusi hari kedua ini mengusung tema Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor: Peran, Kebijakan Pemeringkatan, dan Kesiapan Daerah.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pembentukan RUU Obligasi Daerah dilakukan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dan membuka alternatif pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, sementara kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibatasi oleh sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Rata-rata APBD di daerah itu sekitar 65,12 persen bergantung pada pasokan transfer dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan secara mandiri," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jum'at (20/11/2026).
Misbakhun menjelaskan, RUU Obligasi Daerah perlu mengatur skema pembiayaan berbasis proyek (project-based financing) agar penerbitan obligasi tidak semata-mata membebani APBD, melainkan didukung pendapatan dari proyek yang dibiayai, seperti rumah sakit, layanan air bersih, jaringan gas, dan infrastruktur telekomunikasi.
"RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis karena kita berbicara mengenai komitmen lintas periode. Obligasi bersifat jangka panjang, sementara masa jabatan kepala daerah memiliki batas waktu. Ini harus dicarikan solusi agar pembiayaan proyek tetap memiliki kepastian," tegasnya.
Ia juga menyampaikan, Komisi XI DPR RI telah memulai tahapan penyusunan naskah akademik RUU tersebut dan akan melanjutkan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.
"Kemarin sudah dilakukan kick-off naskah akademik. Tinggal masalah waktu untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kami tentunya akan berbicara dengan KSSK untuk membahas bagaimana membuka ruang fiskal ini agar dapat diimplementasikan dengan baik," ungkapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan kesiapan Bank Indonesia mendukung pengembangan obligasi daerah sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional. Menurutnya, instrumen tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan investasi daerah sekaligus memperkaya produk pasar keuangan.
"Kami dari Bank Indonesia tentunya akan mendukung, karena sesuai dengan blueprint kami, obligasi daerah menjadi bagian dari penambahan produk dan juga dalam rangka pendalaman pasar keuangan," ujar Destry.
Destry menjelaskan, keberhasilan penerbitan obligasi daerah membutuhkan fundamental fiskal yang kuat, disiplin pengelolaan keuangan, serta proyek yang memiliki kelayakan dan arus kas (cash flow) memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran.