Selain itu, Melki menekankan pentingnya mekanisme penanganan kesulitan pembayaran agar penerbitan obligasi tidak menimbulkan beban fiskal baru bagi daerah. Ia berharap regulasi tersebut dapat membuka akses pendanaan yang lebih luas, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.
"Kalau daerah punya potensi yang bisa dikembangkan melalui mekanisme obligasi daerah, dengan aturan yang jelas dan persiapan teknis yang baik, saya kira uang Indonesia yang selama ini berada di luar negeri bisa ditarik kembali untuk berinvestasi di daerah," tegasnya.
Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), Ignatius Girendroheru, menekankan pentingnya pemeringkatan obligasi daerah untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu.
"Pemeringkatan ini untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban utangnya, baik pembayaran bunga atau kupon maupun pokok, termasuk kemampuan membayarnya secara tepat waktu," jelasnya.
Ignatius menambahkan, PEFINDO telah melakukan pemeringkatan terhadap 17 pemerintah provinsi, dengan hasil yang secara umum berada dalam kategori investment grade. Meski demikian, menurutnya hasil pemeringkatan bukan merupakan keputusan mengenai layak atau tidaknya suatu obligasi untuk dibeli, melainkan opini independen mengenai tingkat risiko kredit yang menjadi bahan pertimbangan investor.
"Hasil pemeringkatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap investor. Investor bisa mengetahui tingkat risiko dari pemerintah daerah atau obligasi yang akan menjadi instrumen investasinya," pungkasnya.
Ignatius mengingatkan bahwa penerbitan obligasi daerah perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan biaya pendanaan (cost of fund) karena peringkat kredit, tingkat suku bunga, serta likuiditas pasar akan memengaruhi besaran kupon yang harus ditawarkan pemerintah daerah kepada investor.
Oleh karena itu, penguatan fundamental fiskal dan kesiapan proyek menjadi prasyarat agar obligasi daerah dapat diterima pasar dan memberikan manfaat pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Diskusi tersebut dihadiri Ketua FPG MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPG MPR RI, Ferdiansyah, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, dan tamu undangan.
Sebelumnya, Sarasehan Nasional tersebut telah diawali dengan rangkaian kegiatan pada hari pertama, Rabu (18/11). Kegiatan tersebut diisi dengan penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI, yang kemudian dilanjutkan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif OJK, I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Bank DKI Jakarta, Agus Haryoto Widodo, dan Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari.