Karena itu, ia mendorong penggunaan skema project bonds agar sumber pembayaran obligasi berasal dari pendapatan proyek dan tidak bercampur dengan penerimaan umum daerah. Selain itu, diperlukan unit pengelola utang yang profesional, transparan, dan memiliki kredibilitas.

"Kalau menerbitkan obligasi, tanggung jawab kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang profesional, transparan, dan mempunyai kredibilitas," jelasnya.

Destry menyampaikan bahwa Bank Indonesia membuka peluang obligasi daerah yang memenuhi standar kualitas untuk digunakan sebagai instrumen transaksi repo dalam rangka penyediaan likuiditas perbankan. Namun, penerapannya tetap mempertimbangkan kualitas surat berharga, termasuk peringkat kredit dan kondisi likuiditas pasar.

Ia juga mengingatkan adanya risiko tekanan terhadap APBD dan gagal bayar apabila penerbitan obligasi tidak didukung perhitungan kapasitas fiskal serta kelayakan proyek yang matang.

"Golden rule-nya harus memperkuat fundamental fiskal. Itu yang utama sekali," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyambut pengembangan obligasi daerah sebagai peluang untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.

Ia mengungkapkan, dari 23 pemerintah daerah di NTT, hanya tiga daerah yang memiliki kondisi APBD relatif sehat, sementara sebagian besar lainnya masih memiliki PAD di bawah 10 persen. Rata-rata hampir 80 persen pembiayaan daerah di NTT masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

"Kalau instrumen APBN dan APBD ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya, obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif pembiayaan," jelas Melki.

Melki mencontohkan potensi energi surya di NTT yang diperkirakan mencapai hampir 300 gigawatt sebagai salah satu peluang investasi yang membutuhkan pembiayaan besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN maupun APBD.

Karena itu, ia mendorong agar RUU Obligasi Daerah memberikan kepastian proses penerbitan, pembagian kewenangan, mekanisme persetujuan, serta perlindungan fiskal dan investor. Kesiapan sumber daya manusia di daerah, termasuk pendampingan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyiapkan proyek, mengelola utang, hingga melakukan pengawasan, juga perlu menjadi bagian dari pengaturan.