NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengelolaan sumber daya ikan berbasis data dan kajian ilmiah guna memastikan pemanfaatan perikanan berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Ketersediaan data yang akurat menjadi landasan penting dalam pengkajian stok ikan, penentuan kuota penangkapan, hingga perumusan kebijakan pengelolaan perikanan.
"Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Untuk memperkuat langkah tersebut, KKP telah menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 yang dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat pada 11 sampai 13 November 2026.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan keberhasilan kebijakan perikanan membutuhkan kerja bersama semua pihak. Apalagi saat ini, khususnya di sektor perikanan tangkap, KKP sedangkan menjalankan empat program prioritas yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada perikanan Indonesia.
