KemenP2mi juga menyadari betul bahwa urusan migrasi tenaga kerja tidak bisa dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, di bawah komando Menteri Mukhtarudin, sinergi lintas sektor terus dibangun lewat penandatanganan 106 MoU dan 174 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan kementerian lain, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat.
Dari sisi akuntabilitas dan tata kelola birokrasi, Kementerian P2MI berhasil mempertahankan tren positif predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 16 kali berturut-turut. Ini jadi bukti komitmen kementerian dalam menjaga kepatuhan dan transparansi pengelolaan anggaran.
Tentu perjalanan ini masih panjang dan perlu terus dikawal. Ke depan, Kementerian P2MI fokus menjaga keberlanjutan program Desa Migran Emas melalui kolaborasi pendampingan dan anggaran bersama pemerintah daerah. Penyelarasan kurikulum vokasi program SMK Go Global juga terus diakselerasi agar makin sesuai dengan standar sertifikasi negara tujuan seperti Jepang, Jerman, maupun kawasan Timur Tengah.
Di saat yang sama, program purna-penempatan terus dimaksimalkan lewat pendampingan wirausaha dan akses permodalan, supaya modal dan pengalaman yang dibawa pulang PMI bisa berkembang menjadi usaha produktif di kampung halaman.
Semua langkah ini memperlihatkan bahwa tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah berada di jalur yang benar untuk memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri terlindungi, dihargai, dan pulang membawa kesejahteraan bagi keluarganya, secara bermartabat dan berdiri dengan kepala yang tegak!
Ilham Akbar Mustafa, Staf Khusus Menteri P2MI RI
