Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah sebagai langkah mitigasi dini terhadap potensi penyimpangan.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono menyampaikan, Pemprov Jateng telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 kali berturut-turut.