NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sistem pengawasan terintegrasi untuk mencegah praktik korupsi dan penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat pemerintah daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen tersebut saat menghadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah bertema Deteksi Dini dan Early Warning System Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/11).
"Hari ini kita melakukan kolaborasi terkait fungsi pengawasan yang dilaksanakan KPK, BPKP, BPK, dan fungsi inspektorat di jajaran kita," kata Luthfi dalam rilisnya.
