Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sistem pengawasan terintegrasi untuk mencegah praktik korupsi dan penyimpangan di lingkungan pemerintahan. Upaya ini dila
Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97,58 dengan predikat A, indeks integritas 82,85 dengan predikat A, serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sebesar 96,00.
Kepatuhan pelaporan LHKPN terhadap 1.515 wajib lapor dan SPT Tahunan dari 47.577 wajib lapor juga mencapai 100 persen.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
