NADIKABAR.COM — Aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto disita negara terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sejak 2021. Aset tersebut ternyata belum dimanfaatkan sampai saat ini usai tiga kali dilelang selalu tak ada peminat (TAP).
Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Meirijal Nur mengatakan aset Tommy Soeharto masih berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan belum diserahkan ke LMAN untuk dimanfaatkan.
"Aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini," kata Meirijal di Perpustakaan Kementerian Keuangan, Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Proses penyitaan aset Tommy Soeharto saat itu tidak main-main. Berdasarkan catatan NadiKabar, Satgas BLBI mengerahkan 426 personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP dalam penyitaan aset yang dipimpin Kapolres Karawang mulai pukul 08.00 WIB.
"Ada 426 personel gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP yang disiapkan dalam pengamanan dan dibagi menjadi 5 kompi untuk ditempatkan di 5 pelang sita yang menyebar di 5 bidang lahan sita," kata Kabag Ops Kompol Endar Supriatna pada Jumat, 5 November 2021.
Dalam proses penyitaan, tim Satgas BLBI sempat dihalangi sekuriti dari salah satu perusahaan yang menyewa lahan Tommy Soeharto. Setelah dilakukan komunikasi, pihak Satgas BLBI kembali melanjutkan penyitaan dan penilaian aset.
Penyitaan aset dilakukan karena tidak ada itikad baik darinya untuk melunasi utang BLBI yang diterima di masa lalu. Tercatat outstanding nilai utangnya kepada pemerintah yang ditagihkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setelah ditambah biaya administrasi pengurusan piutang negara (10%) adalah sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 sesuai PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 tanggal 24 Juni 2009.
Aset TPN milik Tommy Soeharto kemudian dilakukan upaya penjualan terbuka (lelang) usai disita negara. Adapun aset yang disita terdiri dari empat bidang tanah dengan total seluas 124 hektare (Ha) di beberapa wilayah Karawang, Jawa Barat.
Lelang berupa empat aset dalam satu paket yang pertama kali dilakukan pada 12 Januari 2022. Saat itu harga minimal barang ditetapkan Rp 2,42 triliun dengan besaran uang jaminan minimal Rp 1 triliun, namun tidak laku.
Kemudian dilakukan lelang kedua pada 27 April 2022 dengan menurunkan nilai limit atau harga minimal barang jadi Rp 2,15 triliun dan uang jaminan turun jadi Rp 430,2 miliar. Nyatanya penurunan nilai yang ditetapkan masih membuat aset Tommy Soeharto tidak diminati.
Kemudian percobaan terakhir atau lelang ketiga dilakukan pada 17 Juni 2022. Lagi-lagi nilai limit atau harga minimal barang diturunkan jadi Rp 2,06 triliun dengan besaran uang jaminan yang ditetapkan jadi Rp 420 miliar, namun tidak laku juga.
Saat itu DJKN mengatakan tidak ada yang mendaftar sebagai peserta lelang dan menyetor uang jaminan untuk aset Tommy Soeharto sampai satu hari sebelum batas akhir penawaran.
Rionald Silaban yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengatakan aset Tommy Soeharto akan tetap dimanfaatkan agar menghasilkan pendapatan bagi negara.
"Yang Tommy asetnya ya tetap akan kita usahakan untuk monetisasi. Kita ada beberapa opsi lain yang sedang kita lihat, tapi pada dasarnya itu akan kita manfaatkan," kata Rionald dalam Bincang Bareng DJKN di Rumah Tutur, Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2022).
Rionald menyebut semua opsi akan dilihat terkait nasib aset Tommy Soeharto. Opsi tersebut di antaranya menjual empat aset secara terpisah sehingga nilai limit bisa turun, atau diberikan kepada Pemda atau Kementerian/Lembaga terkait agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
"Yang penting kita bisa monetisasi atau itu kita kasihkan untuk bisa dimanfaatkan, termasuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jadi setiap opsi kita lihat. Saya sendiri tidak berkeinginan untuk memegang aset terlalu banyak karena kan nggak gampang juga," imbuhnya.