Sementara itu, sejumlah daerah masih memerlukan akselerasi. Kalimantan Barat (Kalbar), misalnya, tercatat memiliki 22.605 sertifikat yang mencakup 132.406 produk.
Wiyagus mengatakan, capaian tersebut menunjukkan proses sertifikasi halal telah berjalan secara masif. Namun, kesenjangan capaian antardaerah perlu menjadi perhatian bersama agar implementasi kewajiban halal dapat berjalan secara merata.
Guna mendukung langkah tersebut, Wiyagus menyebut Kemendagri siap memfasilitasi Pemda dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang selaras dengan karakteristik daerah masing-masing.
Sebagai informasi, turut hadir pada rapat tersebut Menko PMK Pratikno, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala BPJPH Haikal Hassan (Babe Haikal), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, serta pihak terkait lainnya.
