NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa joki gagal bayar (galbay) pinjaman online (pinjol). Pasalnya, praktik tersebut tidak akan menghapus riwayat kredit bermasalah pengguna yang tetap tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan praktik joki galbay justru merugikan penerima pinjaman atau borrower maupun penyedia dana atau lender.
"Fenomena joki gagal bayar tidak hanya merugikan lender dan menekan kualitas pendanaan industri, tetapi juga merugikan borrower itu sendiri. Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari," ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11).
Menurutnya, catatan gagal bayar tersebut dapat menyulitkan masyarakat ketika ingin mengakses pembiayaan di kemudian hari. Dengan demikian, penggunaan jasa joki tidak serta-merta menghilangkan kewajiban maupun rekam jejak kredit bermasalah peminjam.
Untuk menekan praktik tersebut, OJK akan memperkuat pengawasan terhadap industri pinjaman daring (pindar). Regulator juga mendorong penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, serta edukasi kepada masyarakat.
"Pengawasan terus diperkuat, termasuk mendorong penyelenggara LPBBTI meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat. Kecukupan ketentuan juga terus dievaluasi untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri LPBBTI yang sehat dan berkelanjutan," jelasnya.
Di sisi lain, OJK mencatat kelompok masyarakat berusia 19-34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet pada industri pindar. Kelompok usia tersebut menyumbang 50,69 persen dari total pendanaan macet atau Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) dari sisi penerima pinjaman.
Agusman mengatakan peningkatan TWP90 antara lain dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar penerima pinjaman. Karena itu, OJK terus mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara pindar agar pertumbuhan penyaluran pendanaan tetap diikuti kualitas pembiayaan yang terjaga.
"Peningkatan TWP90 dipengaruhi antara lain menurunnya kemampuan bayar borrower. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara juga terus diawasi agar pertumbuhan penyaluran tetap diiringi kualitas pendanaan yang terjaga," pungkasnya.