NADIKABAR.COM — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah dirinya dan ijazah putra sulungnya sekaligus Wapres, Gibran Rakabuming Raka, sebagai operasi politik. Partai berlogo gajah itu mengatakan bahwa yang dikatakan Jokowi sulit untuk tidak membenarkan.
"Sangat sulit untuk kita tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pertama, untuk Mas Gibran. Baru pertama kali seorang calon atau apa, hasil Pilpres ya, yang peserta yang pesertanya sudah dilantik, kan sebenarnya pilpres itu kan rezim. Rezim pemilu yang ada masa waktunya, masa tenggangnya," kata Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali kepada wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026).
Dia mempertanyakan mengapa setelah dua tahun pemerintahan berjalan, hal tersebut baru dipermasalahkan. Kemudian dia juga mempertanyakan putusan yang telah dikeluarkan terkait hal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kedua, haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki legal standing untuk menggugat satu persoalan. Kan selalu pertanyaannya Mahkamah itu, 'Kau dirugikannya apa?' Iya kan? Jadi selalu saya katakan Mahkamah Konstitusi sedang sedang melakukan apa, atraksi politik," tuturnya.
Kemudian dia juga berbicara mengenai amar putusan MK yang menurutnya sampai kapanpun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak punya ijazah. Sebab, sistem pendidikan di luar negeri yang berbeda dengan Indonesia.
