NADIKABAR.COM — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut polemik ijazah dirinya dan ijazah putra sulungnya sekaligus Wapres, Gibran Rakabuming Raka, sebagai operasi politik. Partai berlogo gajah itu mengatakan bahwa yang dikatakan Jokowi sulit untuk tidak membenarkan.
"Sangat sulit untuk kita tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pertama, untuk Mas Gibran. Baru pertama kali seorang calon atau apa, hasil Pilpres ya, yang peserta yang pesertanya sudah dilantik, kan sebenarnya pilpres itu kan rezim. Rezim pemilu yang ada masa waktunya, masa tenggangnya," kata Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali kepada wartawan di Bogor, Sabtu (24/10/2026).
Dia mempertanyakan mengapa setelah dua tahun pemerintahan berjalan, hal tersebut baru dipermasalahkan. Kemudian dia juga mempertanyakan putusan yang telah dikeluarkan terkait hal tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kedua, haram hukumnya bagi orang yang tidak memiliki legal standing untuk menggugat satu persoalan. Kan selalu pertanyaannya Mahkamah itu, 'Kau dirugikannya apa?' Iya kan? Jadi selalu saya katakan Mahkamah Konstitusi sedang sedang melakukan apa, atraksi politik," tuturnya.
Kemudian dia juga berbicara mengenai amar putusan MK yang menurutnya sampai kapanpun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak punya ijazah. Sebab, sistem pendidikan di luar negeri yang berbeda dengan Indonesia.
"Pertanyaannya, apakah kita mau kini mengatakan bahwa sistem apa, pendidikan di Singapura itu tidak tidak berintegritas? Apakah pendidikan Indonesia jauh lebih berintegritas daripada pendidikan di luar Indonesia? Ah, saya tidak juga ya," bebernya.
"Perasaan saya di Indonesia ini banyak ijazah palsu kayak semacamnya. Di Singapura kayaknya kita tidak pernah menemukan ijazah-ijazah palsu. Ya seperti itu. Artinya, Mas Gibran itu memenuhi syarat untuk masuk di universitas. Entah apapun penyebutannya di sana. Karena di sana tidak ada ijazah, entah apapun penyebutannya tapi dia memenuhi syarat untuk masuk di universitas," tambah dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut polemik ijazah dirinya dan ijazah putra sulungnya sekaligus Wapres, Gibran Rakabuming Raka, sebagai operasi politik. Jokowi mengatakan ada penunggang gelap di balik polemik ijazah dirinya dan Gibran.
"Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi dilansir NadiKabar, Jumat (16/10).
"Tapi ya buat saya biasa aja," imbuhnya.
Jokowi tidak memungkiri bahwa polemik ijazah dirinya dan ijazah Gibran bisa menutup isu-isu lain. Jokowi menyebut operasi politik itu untuk menurunkan reputasi dirinya dan Gibran.
"Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," ujarnya.
Terkait dugaan operasi politik tersebut menyasar dirinya atau Gibran, Jokowi menilai dua nama tersebut berpotensi menjadi sasaran. "Ya dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran)," pungkasnya.
