NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau seluruh instansi pemerintahan, kementerian, hingga penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik untuk mewaspadai ancaman serangan siber yang menyerang situs dan layanan pemerintah.

Komdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengamanan dan memastikan kesiapan penanganan insiden guna menjaga keberlangsungan layanan publik digital.

"Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah," ujar Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Aries Kusdaryono, dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Aries menambahkan, sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikeluarkan 8 November lalu, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi sudah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.

Imbauan tersebut mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.

Sebelumnya, laporan dari Fortinet menunjukkan bahwa jutaan serangan siber mengancam Indonesia, mayoritas menargetkan sektor perbankan.

Berdasarkan data Threatmap dalam situs Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB ditemukan sebanyak 1,6 juta serangan yang berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir, dengan sekitar 19 serangan per detik yang terdeteksi.

Data tersebut turut menunjukkan sektor perbankan menjadi industri yang paling banyak ditargetkan dengan total sekitar 761.000 ancaman yang terdeteksi.

Posisi berikutnya diikuti oleh sektor teknologi dengan 386.000 ancaman yang terdeteksi, pemerintah sebanyak 121.000, edukasi sebanyak 48.000, manufaktur 42.000 dan telekomunikasi 18.000.

Data ini meningkat dari 350.600 serangan yang terdeteksi dan berhasil diblokir pada Sabtu (7/11) dalam 24 jam, dengan rata-rata 4 serangan terdeteksi per detik.

Ancaman serangan ini diduga sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Dalam Security Advisory-nya, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, langkah antisipatif tetap diperlukan.

Ada sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai mulai dari serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.

Komdigi meminta pengelola sistem elektronik segera memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.

Selain instansi pemerintah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

"Jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya. Pastikan selalu mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi," kata dia.

Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melapor melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email [email protected].

"Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi," ujar Aries.