NADIKABAR.COM — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pengelolaan dana cadangan pesangon memanfaatkan lembaga yang sudah ada agar tidak tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan pemanfaatan lembaga yang telah beroperasi sebelum menentukan institusi pengelola dana cadangan pesangon.

"Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?" kata Sarman seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemanfaatan lembaga yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan jaminan sosial dapat menjadi salah satu pilihan pemerintah dalam merancang mekanisme dana cadangan pesangon.

Sarman juga mengusulkan kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan menjadi pengelola dana tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah juga perlu memberikan kejelasan mengenai kelembagaan dan tata cara pengelolaannya.

"Yang jelas bagi kami, pertama, tidak tumpang tindih," ujarnya.