Ia menjelaskan dunia usaha saat ini telah mengikuti sejumlah program jaminan sosial, antara lain Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Karena itu, Kadin mengharapkan ketentuan dana cadangan pesangon dirancang secara terkoordinasi agar kewajiban baru tersebut tidak menimbulkan beban berlapis bagi perusahaan.
Sarman mengatakan pelaku usaha juga masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai mekanisme penyetoran, besaran kewajiban, serta lembaga yang nantinya mengelola dana tersebut.
"Ya, kami kan memang menunggu sosialisasi. Kami juga sedang menunggu juga adanya apakah itu peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri," katanya.
Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui Pasal 253 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan tersebut mengatur pengelolaan dana oleh lembaga pemerintah dan mengecualikan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dari kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon.