Adapun JKP yang telah berjalan melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan kepada pekerja yang mengalami PHK dan memenuhi persyaratan.

Program itu berbeda dari dana cadangan pesangon yang ditujukan untuk menjamin ketersediaan dana pembayaran hak pesangon pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyatakan pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola dana cadangan pesangon dan masih menyiapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pengelolaan serta kewajiban perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Selasa (17/11), menyampaikan bahwa penyusunan aturan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan perusahaan.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mendukung pembentukan dana cadangan pesangon untuk memberikan kepastian pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.

KSPI juga mengusulkan agar besaran iuran ditentukan melalui kajian aktuaria dengan mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah sehingga pengusaha dapat mempersiapkan kewajiban pesangon secara bertahap.