Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang memprioritaskan reaktivasi rel kereta api di Sumbar.
Ia juga menanggapi terkait dengan adanya bangunan milik warga di lahan milik KAI yang dapat menjadi tantangan dalam reaktivasi rel kereta api di provinsi tersebut.
"Ini akan ada komunikasi, KAI dan pemerintah daerah akan melakukan kolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apalagi ini merupakan tanah KAI bukan tanah ulayat," kata dia.
Ia mengatakan tanah di bawah ribuan bangunan tersebut merupakan milik KAI yang bersertifikat sehingga menurutnya dengan dialog yang baik maka kendala itu dapat diselesaikan lebih mudah dibandingkan dengan pembebasan lahan tol.
