Prak mengatakan lebih dari 20.000 warga sipil Kamboja masih belum dapat kembali ke rumah dan menyerukan kemajuan dalam penyelesaian persoalan perbatasan yang belum tuntas.
Sementara itu, terkait sengketa maritim kedua negara, Prak mengatakan Kamboja telah memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), setelah Thailand mengakhiri memorandum tahun 2001 yang mengatur persoalan tersebut.
"Kamboja dan Thailand sama-sama akan mendapatkan manfaat dari penyelesaian yang adil dan langgeng," kata Prak menambahkan bahwa Phnom Penh terus mengupayakan hubungan dengan Bangkok berdasarkan "perdamaian, kerja sama, dan rasa saling menghormati."
