Mengacu pada Pasal 321 UU Nomor 27 Tahun 2026, kewajiban penyediaan dan pembayaran dana cadangan pesangon oleh pengusaha mulai berlaku paling lambat satu tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni 28 Oktober 2027.

Sementara, dalam pelaksanaannya nanti, Pasal 256 mengatur bahwa penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon wajib mulai dilakukan oleh pengusaha sejak terjadinya hubungan kerja.

Ketentuan teknis mengenai besaran penyediaan, pemupukan, hingga pencairan dana ini nantinya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Secara umum, kewajiban penyediaan dana ini tertuang dalam Pasal 253 yang mengharuskan pengusaha mengalokasikan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 253 ayat (1) beleid tersebut.

Terkait sumber dan pencatatannya, Pasal 254 menjelaskan dana cadangan pesangon bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun.

Dana yang telah dicadangkan tersebut harus ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan selanjutnya akan dicatat sebagai aset dari pekerja yang bersangkutan.

Kendati begitu, pengelolaan dana ini tidak boleh dilakukan sembarangan.