Khofifah menjelaskan, OMC dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta ketersediaan awan potensial yang bergerak memasuki wilayah daratan. Oleh karena itu, pemantauan BMKG menjadi dasar penting dalam menentukan waktu dan wilayah sasaran operasi.

"OMC dilaksanakan ketika kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial memungkinkan. Awan yang mulai bergerak memasuki sejumlah wilayah terus dipantau. Ketika dinilai potensial, kondisi tersebut dioptimalkan melalui OMC untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran," jelasnya.

Pascarangkaian OMC, sebaran hujan paling banyak terpantau di Kabupaten Lumajang. Hujan dengan intensitas sedang tercatat di ARG Pronojiwo, sedangkan hujan ringan terpantau di ARG Pasrujambe, Pasirian, dan Jokarto.

Di Kabupaten Banyuwangi, hujan ringan terpantau melalui ARG Lidjen Jambu dan ARG Kalibaru. Sementara itu, di Kabupaten Malang, hujan ringan tercatat di ARG Sitiarjo dan ARG Dampit.

Hujan dengan intensitas ringan juga terpantau di ARG Rekayasa Panti, Kabupaten Jember; ARG Trenggalek, Kabupaten Trenggalek; serta ARG Sudimoro, Kabupaten Pacitan.

Khofifah menegaskan, OMC tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi salah satu instrumen dalam rangkaian penanganan karhutla dan kekeringan. Upaya tersebut berjalan simultan dengan pendistribusian air bersih, penyediaan tandon, optimalisasi sumber air, serta penguatan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Tidak ada satu intervensi yang berdiri sendiri. Selain OMC, penanganan di lapangan melalui distribusi air bersih, penyediaan tandon, dan optimalisasi sumber air tetap berjalan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," ungkapnya.

Menurut Khofifah, setiap pelaksanaan OMC membutuhkan pemantauan dan perhitungan yang cermat. BPBD Jatim bersama Kementerian Kehutanan, BMKG, serta seluruh unsur terkait akan terus melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi agar intervensi berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran.

"Kolaborasi menjadi kunci karena penanganan karhutla dan kekeringan membutuhkan respons yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Semua unsur harus bergerak sesuai peran masing-masing," tuturnya.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla, seluruh pihak juga menyepakati perlunya memperkuat antisipasi terhadap potensi El Niño yang dapat meningkatkan risiko karhutla, khususnya di wilayah rawan.