Melihat besarnya dampak karhutla, Budi menilai penanganan kebakaran tidak bisa hanya berfokus pada pemadaman ketika bencana terjadi. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan dan restorasi ekosistem gambut agar kebakaran dapat dicegah sekaligus kawasan yang rusak bisa dipulihkan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kelembagaan yang menangani restorasi gambut dan mangrove. Masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berakhir pada Desember 2024, sehingga tugas restorasi selanjutnya dialihkan kepada kementerian terkait.

Perubahan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi melemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan gambut.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah mengumumkan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada September 2026. Lembaga ini direncanakan berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan tugas hingga tingkat desa.

Budi menilai rencana pembentukan lembaga tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perlindungan gambut. Namun, keberadaan lembaga baru saja tidak cukup tanpa dukungan kewenangan, pendanaan, dan koordinasi yang jelas.

"Salah satu gagasan yang perlu dibahas adalah bagaimana pemerintah memastikan restorasi dan perlindungan gambut memiliki lembaga, mandat, dan sumber daya yang memadai," ucapnya.

Ia menambahkan, efektivitas lembaga tersebut nantinya harus diukur dari kemampuannya mencegah kebakaran, memulihkan ekosistem gambut, serta memastikan tanggung jawab seluruh pihak berjalan.

"Pembentukan lembaga saja belum cukup, yang menentukan adalah kemampuannya mencegah kebakaran, memulihkan gambut, dan memastikan tanggung jawab para pihak berjalan," pungkas Budi.