Menurutnya, pemerintah dapat melibatkan BNPB, pemadam kebakaran, KLHK, pemerintah daerah dan akademisi dalam pemetaan tersebut, sekaligus menjadikan mitigasi kebakaran sebagai bagian dari standar destinasi wisata.
Tak berhenti pada pencegahan, ia menilai pemulihan juga harus dipikirkan sejak awal. Ia merekomendasikan Kementerian Pariwisata untuk melakukan audit keselamatan nasional berbasis risiko dalam 100 hari.
Sementara itu, pakar pariwisata Indonesia, Prof. Azril Azahari mengingatkan agar pembangunan pariwisata sejak awal memahami ekosistem kepariwisataan. Menurutnya, destinasi bukan hanya soal tempat yang dikunjungi, tetapi juga mencakup flora, fauna, lingkungan fisik, manusia dan budaya yang saling berkaitan.
Azril juga menekankan pentingnya manajemen risiko kecelakaan pariwisata sebelum destinasi dibuka. Ia mencontohkan perlunya kesiapan alat pemadam, perlengkapan keselamatan dan pemanfaatan teknologi seperti drone untuk mendukung keselamatan dan penanganan keadaan darurat.
Menurut Azril, kapasitas fisik destinasi juga perlu dihitung. Berapa banyak wisatawan yang mampu ditampung dan berapa orang yang bisa berada di kawasan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi destinasi, yang dikenal sebagai physical carrying capacity. Destinasi wisata tak cukup hanya ramai dan menarik. Di tengah risiko karhutla yang mengintai, destinasi juga harus punya kemampuan untuk mencegah, merespons, menyelamatkan wisatawan dan masyarakat, lalu bangkit setelah bencana berlalu.
