Ia berpendapat seleksi mahasiswa baru akan jauh lebih objektif jika hanya melalui jalur undangan dan tes bersama secara nasional.
Menurut penulis buku Melawan Liberalisme Pendidikan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan PTN, subsidi silang bisa diberlakukan. Mahasiswa dengan ekonomi baik bisa dikenakan biaya lebih tinggi.
"Jadi tetap saja ada yang gratis, ada yang murah, tetapi juga ada yang mampu. Nah, yang mampu itu ditingkatkan nominalnya gitu, termasuk dalam hal pembayaran uang pangkal," ujarnya.
Darmaningtyas menyebut kasus-kasus OTT Unsoed, Unila dan Unud adalah kasus yang muncul dipermukaan. Ia khawatir kasus serupa masih mungkin terjadi di PTN lainnya.
"Kasus para rektor yang kena OTT itu menurut saya hanya apes saja. Artinya, sangat mungkin penyelewengan itu juga ada di sejumlah PTN, baik yang berbentuk Satker, BLU, maupun PTN BH tapi tidak terdeteksi oleh KPK sehingga tidak kena OTT. Tidak berarti yang enggak beres cuma di Unila, Unud (Universitas Udayana), dan Unsoed saja, tapi mungkin juga terjadi PTN-PTN lainnya," ungkapnya.
Untuk menegakkan transparansi, menurut Darmanintyas PTN bisa mencontoh PTS yang membahas anggaran dan pendapatan secara terbuka. Biasanya PTS melibatkan rektorat, para dekan, pembantu dekan, dan lembaga-lembaga kampus.
