"Kampus PTN semestinya juga demikian, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja kampus dilakukan secara terbuka melibatkan rektorat, para dekan dan pembantu dekan, pusat-pusat atau lembaga-lembaga di dalam kampus itu, sehingga semua tahu berapa jumlah pendapatan setahun dan berapa kebutuhan belanjanya," saran Darmaningtyas.
Darmaningtyas kemudian menyinggung soal janji Presiden Prabowo menggratiskan biaya kuliah di kampus negeri. Sang presiden sempat menyebut bahwa langkah tersebut bisa dilakukan agar kampus tidak lagi terbebani mencari pendanaan.
"Selain itu, ya kita nagih lah pada janji Presiden Prabowo. Saat kampanye kan katanya akan menggratiskan PTN, gitu ya. Ya itu harus kita tagih supaya beban perguruan tinggi untuk mencari dana sendiri itu tidak ada," tuturnya.
Lebih jauh dari itu, Darmaningtyas menilai mekanisme pemilihan rektor (pilrek) juga perlu dibenahi. Bagaimana tidak, rektor berkemungkinan melakukan suap juga terhadap jajaran pemerintah terkait.
Misalnya pada pilrek PTN Satker, BLU dan PTN-BH, menteri memiliki hak suara sebesar 35 persen. Dengan besarnya porsi suara tersebut, kemungkinan rektor melakukan suap besar terjadi.
"Lobi-lobi ini kan tidak gratis, selalu membutuhkan biaya. Tapi kalau misalnya suara menteri itu dikurangi, misalnya menjadi 20 persen, maksud saya tidak terlalu signifikan, sehingga tidak perlu biaya lobi gitu," tegasnya.
