NADIKABAR.COM — Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghukum PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) membayar denda sejumlah Rp200 juta dan uang pengganti Rp2,4 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.

Berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan, jaksa meyakini PT KAPM telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Apabila pidana pokok berupa denda sebesar Rp200 juta tidak dibayar, maka akan diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.

Jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti Rp2,4 miliar dengan perhitungan pembayaran uang yang telah disita sebesar Rp1,5 miliar. Namun, jika tidak dibayar, maka diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401 sebagaimana barang bukti nomor 203," ujar jaksa.

Dalam mengajukan tuntutan pidana tersebut, jaksa menguraikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan adalah PT KAPM dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian, telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.

Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum pidana serta bersikap kooperatif selama persidangan.

Sebelumnya, PT KAPM didakwa memberikan suap senilai Rp1,3 miliar terkait proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Suap diberikan agar PT KAPM menjadi pelaksana atau memenangkan lelang proyek tersebut.

Perbuatan itu dilakukan PT KAPM bersama-sama dengan Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM tahun 2022 dan Parjono selaku Vice President PT KAPM tahun 2022.