NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggelar pra-sosialisasi pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam kegiatan itu, Andre menyerap aspirasi warga terkait dampak pembangunan tol, terutama terhadap lahan pertanian, irigasi, dan akses antarkampung.
Andre mengatakan pembangunan tol tersebut diperlukan untuk memperkuat konektivitas Sumatera Barat. Terutama, sebagai jalur alternatif ketika akses utama seperti Lembah Anai dan Malalak mengalami gangguan akibat bencana.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, serta tokoh adat dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Andre mengatakan pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi merupakanterobosan untuk mengatasi keterbatasan jalur penghubung di Sumbar. Dia mengatakan selama ini, akses Padang menuju Padang Panjang, Bukittinggi, dan sejumlah daerah lainnya bergantung pada jalur yang rawan mengalami gangguan. Khususnya, di kawasan Lembah Anai dan jalur alternatif Malalak.
"Sumatera Barat membutuhkan terobosan. Sejak saya kecil sampai sekarang, jalur Padang menuju Bukittinggi masih itu-itu saja. Akibatnya, kemacetan terjadi di mana-mana. Ketika Lembah Anai putus, kita tidak memiliki jalur alternatif yang memadai," ujar Andre yang juga ketua umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Rabu (28/10/2026).
Andre mengatakan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi telah mendapat dukungan pemerintah pusat dengan nilai perencanaan sekitar Rp 29 triliun, di luar biaya pembebasan lahan. Dia menyebut dukungan tersebut diperjuangkan melalui komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
"Alhamdulillah, kita mendapatkan dukungan untuk pembangunan tol dari Sicincin menuju Bukittinggi. Tugas saya sebagai anggota DPR adalah memperjuangkan anggarannya dan memastikan Sumatera Barat mendapatkan perhatian pemerintah pusat," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan rencana pembangunan mencakup jalur dari Sicincin menuju Padang Panjang dengan dua terowongan, masing-masing sekitar 700 meter dan 4,6 kilometer. Rencana pengembangan jalur menuju kawasan Agam juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas di Sumatera Barat.
Meski begitu, Andre menekankan keberhasilan pembangunan tak hanya diukur dari terwujudnya jalan tol. Namun, juga dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di sepanjang trase.
Andre meminta stakeholder terkait seperti PT Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta instansi pertanahan membuka ruang dialog yang jelas dan transparan. Dia menekankan persoalan kepemilikan lahan, lahan garapan, sawah produktif, bangunan, pohon, hingga sistem irigasi harus dibahas secara rinci.
"Saya tidak ingin menzalimi masyarakat. Jabatan ini harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Karena itu, kita harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Kalau ada persoalan, sampaikan. Kita diskusikan apakah trase bisa digeser atau bagaimana cara mengurangi dampaknya," tegas Andre.
Selain itu, Andre menekankan pentingnya meminimalkan dampak terhadap lahan pertanian dan memastikan akses masyarakat tak terputus akibat pembangunan. Dia menilai desain jalan harus memperhitungkan kebutuhan terowongan hingga jalan penghubung.
"Jangan sampai pertanian masyarakat terganggu. Kalau ada persoalan irigasi, harus dicarikan solusinya. Kita juga harus memastikan kampung-kampung tidak terpisah. Pembangunan ini harus membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya," ujarnya.
Andre mengatakan pra-sosialisasi itu di sengaja digelar untuk mempercepat komunikasi dengan masyarakat. Dia mengatakan dialog lanjutan bersama tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, ATR/BPN, dan instansi terkait direncanakan berlangsung pada pertengahan November 2026.
Dalam tahapan tersebut, masyarakat diharapkan mendapat penjelasan lebih terperinci mengenai rencana trase, bidang tanah yang berpotensi terdampak, status kepemilikan dan penggarapan lahan, serta mekanisme penilaian dan ganti kerugian.
Andre juga meminta pemerintah daerah membantu memastikan proses komunikasi berlangsung terbuka. Andre menegaskan tak ingin pembangunan menimbulkan persoalan berkepanjangan lantaran kurangnya penjelasan sejak awal.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyambut kegiatan tersebut. Dia berharap pembangunan tol dapat meningkatkan perekonomian daerah, menekan pengangguran, serta mendorong Padang Panjang berkembang bukan hanya sebagai kota lintasan, tetapi juga sebagai kota tujuan.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan pengalaman terputusnya akses Lembah Anai dan Malalak menunjukkan pentingnya jalur alternatif. Dia menyebut gangguan pada kedua akses tersebut pada 2025 sempat membuat perjalanan yang biasanya ditempuh dalam dua hingga tiga jam membengkak menjadi sekitar 10 jam akibat kemacetan.
Elsa mengatakan pelebaran jalan nasional yang telah padat di sisi kiri dan kanan lebih sulit dibandingkan pembangunan jalur baru. Sebab itu, dia mengajak masyarakat mengikuti proses sosialisasi.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro juga menyampaikan permohonan maaf jika pendataan awal di lapangan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga. Dia mengatakan masukan masyarakat, termasuk terkait perbedaan status pemilik dan penggarap lahan, akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan data sebelum konsultasi publik berikutnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif, penghidupan petani, dan kelancaran irigasi. Mereka meminta informasi mengenai trase disampaikan secara transparan dan persoalan yang muncul diselesaikan melalui musyawarah.
Sejumlah tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan dengan harapan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan. Validasi data kepemilikan tanah melalui perwakilan kaum yang jelas turut menjadi masukan agar pembahasan dan penyelesaian persoalan lahan berjalan tertib.
Andre menegaskan akan terus mengawal pembahasan dan memastikan aspirasi warga menjadi perhatian dalam penyempurnaan rencana pembangunan.
"Tujuan kita sama, bagaimana Sumatera Barat dan Padang Panjang semakin maju. Kita harus mencari jalan keluar yang terbaik, mengurangi dampak terhadap masyarakat, dan memastikan pembangunan ini memberikan manfaat untuk anak cucu kita," tutup Andre.
