NADIKABAR.COM — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) mendorong agar Dewan Pers mengumumkan nama-nama pers yang bertanggung jawab, lengkap dengan insan-insan yang memiliki identitas pers yang sesungguhnya, agar pers dapat kembali menjadi lembaga yang menjadi rujukan kebenaran berita.

Dorongan tersebut disampaikan KDM dalam sambutannya pada acara Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers pada Rabu (28/10), yang mengambil tema "Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media".

Menurut KDM, persoalan pers hari ini adalah dilematika dan ketidakadilan. Sebagai jurnalis yang bertanggung jawab, insan pers terikat oleh etika profesi serta kewajiban menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Namun, ia menilai bahwa ada hal-hal lain yang terjadi di lapangan.

"Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi," kata KDM.

Ia meyakini, dalam setiap episode sejarah, akan lahir sesuatu yang terseleksi oleh proses alam. Pada akhirnya, yang akan muncul dan bertahan adalah mereka yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai independensi dan berani berhadapan dengan siapapun.

"Dengan mempertahankan prinsip-prinsip keterbukaan dan keberpihakan pada kebenaran yang objektif, itu pertama. Yang kedua, kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial ini, justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat oleh etika apapun. Dia tidak terikat oleh etika profesi, dia tidak terikat pada organisasi, dan dia tidak terikat oleh hukum," paparnya.

Baginya, kondisi saat ini mengakibatkan glorifikasi kebebasan berpikir yang lebih mengarah pada upaya-upaya melakukan penganiayaan individual melalui stigma-stigma media sosial.

"Ini yang menjadi ancaman kita, karena ancamannya adalah ke depan adalah lahirlah orang yang tidak beradab dan tidak memiliki peradaban," ujar KDM.

Sementara itu, orang-orang yang bertanggung jawab dan memiliki peradaban nyaris kehilangan pendapatan, sedangkan orang-orang yang tidak beradab dan tidak memiliki keberadaban justru dia mendapat banyak order dari berbagai pihak.

"Problematika ini yang harus segera dibenahi dalam iklim kebebasan di kita. Sehingga media sosial, pers itu menjadi sarana untuk membangun kemajuan bangsa, membangun kecerdasan bangsa, dan membangun publik yang bertanggung jawab terhadap setiap dan tindakannya," tambahnya.

KDM menegaskan bahwa proses membangun publik yang bertanggung jawab ini merupakan prasyarat meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas berdemokrasi.

Ia menyatakan, berdemokrasi akan melahirkan demokrasi yang sehat bila diisi oleh orang-orang yang sehat pikirannya, dan demikian pula sebaliknya.

"Terdegradasinya jurnalisme itu disebabkan berkeliarannya orang yang menggunakan pers sebagai bagian untuk kehidupan personal, bukan untuk kemajuan demokrasi dan kemanusiaan. Orang-orang ini justru hari ini cukup merdeka mengambil-mengambil tindakan untuk kepentingan personaliti dia, dan pada akhirnya citra pers itu tercoreng oleh mereka," pungkas KDM.

Dalam kesempatan yang sama, KDM juga memberikan santunan kepada keluarga korban jurnalis yang hingga saat ini belum ditemukan saat sedang meliput erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu, masing-masing sebesar Rp50 juta.