Masyarakat di China, Indonesia, dan Malaysia mencatat tingkat tertinggi dalam ukuran ini, menurut survei daring yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar Ipsos.

Di Australia, Selandia Baru, dan Jepang, lebih dari separuh orang mengatakan hal yang sama.

Data dari laporan yang sama juga menunjukkan China, Korea Selatan, dan Indonesia lebih antusias terhadap produk dan layanan AI dibandingkan dengan Australia dan Selandia Baru, yang justru merasa cemas.

"Hal ini menunjukkan kepercayaan tidak mutlak menjadi prasyarat bagi penggunaan," ujar Hamish Munro, Chief Executive Ipsos untuk wilayah Asia-Pasifik.

"Adopsi bisa mendahului kepercayaan; orang-orang bersedia memanfaatkan teknologi tersebut sembari tetap mempertanyakan sejauh mana mereka harus mengandalkannya."

Beberapa responden yang menanggapi formulir ABC menyatakan ingin menghindari AI yang kini semakin banyak disematkan dalam perangkat lunak, atau bahkan berhenti menggunakan program yang tidak menyediakan opsi tersebut.

Emma Gerts, penulis dan pustakawan asal New South Wales, mengatakan ia berhenti menggunakan Microsoft Word dan Google Documents karena tidak yakin layanan tersebut tidak mengambil informasi dari karyanya untuk melatih model AI.

Ia memandang AI sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dipercaya, karena kesalahan yang kerap terjadi, sulitnya memverifikasi respons yang dihasilkan, serta motivasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan AI.

Meskipun ia meyakini teknologi ini bisa berguna untuk aktivitas pemrograman, ia mengatakan teknologi tersebut tidak memberikan manfaat bagi pekerjaannya, termasuk saat menulis surel.

"Setelah menghabiskan waktu menyusun dan memperbaiki prompt, serta mencari kata-kata yang tepat agar sistem memahami maksud saya, saya berpikir, 'Seharusnya saya sudah selesai menulis surel ini sejak tadi'," ujar Emma.

"Saya mematikan fitur AI kalau bisa."

"Namun sayangnya, kebanyakan fitur tersebut tidak bisa dimatikan."

Di Australia Barat, pendidik literasi digital bernama Gabrielle Jolliffe mengatakan tahun ini ia melihat siswanya menjadi kurang terbuka pada teknologi tersebut; sebuah perubahan sikap yang menurutnya karena mereka pernah menerima jawaban yang keliru dari AI.

"Ini adalah kali pertama saya melihat keengganan dan rasa curiga di kalangan siswa untuk menggunakannya," ujarnya.

Gabrielle berharap penyedia layanan AI generatif gratis dapat menyatakan secara jelas sejak awal bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang mereka kumpulkan.

"Sama seperti ketentuan pelabelan pada minuman beralkohol dan kandungan makanan… mereka harus sangat terbuka dan transparan tentang bagaimana data tersebut digunakan."

Sementara itu, Emma berharap peraturan yang mewajibkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna mematikan AI juga akan diberlakukan.

"Menurut saya, mereka tidak seharusnya diperbolehkan memaksakan penggunaan AI dalam sebuah program," ujarnya.

Dukungan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat juga tercermin dalam survei University of Melbourne/KPMG, yang menunjukkan sebagian besar warga Australia mendukung regulasi AI.

Mereka juga cenderung tidak beranggapan bahwa langkah-langkah regulasi saat ini memadai, dibandingkan dengan masyarakat di Asia-Pasifik.

Profesor Gillespie dari University of Melbourne mengatakan "kurangnya jaminan kelembagaan yang meyakinkan" menjadi faktor penyebab rendahnya kepercayaan warga Australia terhadap AI.

"Hanya sekitar separuh responden menyatakan keyakinan terhadap pemerintah, perusahaan teknologi raksasa, atau organisasi komersial dalam mengembangkan dan memanfaatkan AI demi kepentingan publik," ujarnya.

Di Australia dan negara-negara Barat lainnya, peluncuran ChatGPT pada tahun 2022 secara luas dianggap sebagai peristiwa yang memicu diskusi publik secara luas mengenai potensi dampak negatif dan manfaat kecerdasan buatan (AI).

Namun, bagi sebagian besar wilayah Asia, momen tersebut terjadi lebih awal ketika program AlphaGo buatan Google DeepMind mengalahkan grandmaster asal Korea Selatan, Lee Se-Dol, dalam permainan papan strategi Go pada tahun 2016, ujar Jian Xu, seorang profesor madya dan pakar tata kelola AI China di Deakin University.

"Hal ini merupakan tahapan penting dalam perjalanan kesadaran dan tata kelola AI di Asia, jauh sebelum ChatGPT muncul," ujar Dr. Xu.

Sejak saat itu, negara-negara Asia menempuh jalur yang berbeda terkait regulasi AI dan penanganan risikonya.

China telah mengembangkan salah satu kerangka regulasi paling komprehensif di dunia untuk tata kelola AI, kata Dr. Xu.

Alih-alih mengandalkan satu undang-undang AI yang mencakup segalanya, China telah membangun "kerangka regulasi berlapis" yang memadukan undang-undang umum terkait keamanan siber, keamanan data, dan informasi pribadi dengan peraturan khusus AI, ujarnya.