Regulasi di antaranya antara lain "Langkah-Langkah Sementara untuk Pengelolaan Layanan Interaktif AI yang Bersifat Antropomorfik" yang baru-baru ini diterbitkan; aturan ini mulai berlaku pada bulan Juli dan menangani risiko terkait agen AI yang menyimulasikan interaksi serta hubungan emosional layaknya manusia.

Ketentuan lainnya mengharuskan AI untuk menjunjung tinggi "nilai-nilai sosialis" dan tidak menghasilkan konten yang menghasut upaya penggulingan kekuasaan negara.

"Pemerintah berupaya mendorong pengembangan AI sembari memastikan teknologi yang sedang berkembang ini tetap aman, dapat dikendalikan, selaras secara politik, dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas," ujar Dr. Xu.

"Hal ini dapat dipandang sebagai 'tata kelola AI dengan karakteristik khas China'."

Di sisi lain, Singapura menerapkan pendekatan "hukum lunak" yang menyeimbangkan aspek keamanan dengan upaya mewujudkan potensi ekonomi AI, menurut Terence Lee, profesor dan pakar tata kelola AI Singapura di University of Nottingham Ningbo, China.

Pemerintah Singapura telah bersiap untuk mengadopsi AI selama lebih dari satu dekade dan ingin komunitas bisnis serta investor memandangnya sebagai tempat yang memungkinkan perusahaan menguji coba ide-ide baru dengan batasan minimal, ungkapnya.

"Alih-alih mengesahkan undang-undang yang bersifat membatasi dan mencakup segalanya… Singapura mengandalkan kerangka kerja sukarela atau pengaturan mandiri, serta berfokus pada pembaruan hukum yang sudah ada (ketimbang menerbitkan undang-undang baru) sembari menyediakan perangkat uji teknis dan pedoman," kata Profesor Lee.

Seorang pejabat Australia menyebut kepercayaan sebagai faktor tunggal yang akan menentukan apakah industri AI di sana akan berkembang pesat atau justru jalan di tempat, sebuah faktor yang lebih berpengaruh dibandingkan cip, modal, ataupun energi.

"Mengapa masyarakat Australia menjadi kelompok yang paling skeptis di dunia terhadap teknologi ini?" ujar Asisten Menteri Teknologi Andrew Charlton dalam sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) AI di Canberra awal tahun ini.

"Masyarakat Australia mengadopsi smartphone, pembayaran nirsentuh, dan layanan perbankan daring lebih cepat dibandingkan hampir siapa pun. Adopsi teknologi sudah mengalir dalam darah kami.

"Masyarakat Australia tidak menolak masa depan. Namun, mereka mengajukan pertanyaan yang wajar: sebenarnya untuk siapa teknologi ini?

"Dan selama kita belum menjawab pertanyaan itu secara meyakinkan, sikap skeptis bukanlah hal yang irasional, melainkan respons yang masuk akal dari orang-orang yang merasa mereka diminta menanggung risiko, sementara pihak lain justru meraup seluruh keuntungannya."

Pemerintah Australia berupaya membangun kepercayaan publik terhadap AI melalui berbagai reformasi yang menangani risiko-risiko terkait teknologi tersebut.

Di antara prioritas utamanya adalah menetapkan aturan hukum mengenai "kewajiban kehati-hatian digital" yang mewajibkan perusahaan AI untuk memastikan produk mereka aman dan secara proaktif menangani potensi dampak buruk, mereformasi undang-undang perlindungan data pribadi, serta menguji keamanan sistem AI mutakhir dengan acuan AI Safety Institute yang baru saja dibentuk.

Juli lalu, Perdana Menteri Anthony Albanese juga mengisyaratkan Australia akan mengubah pendekatannya yang selama ini terfragmentasi dalam mengatur kecerdasan buatan (AI).

Ia mengumumkan pemerintah Australia akan mengoordinasikan perumusan "standar Australia" untuk AI, dan bahwa rancangan undang-undang terkait akan diajukan ke parlemen pada awal tahun depan.

Salah satu standar yang akan diterapkan adalah aturan yang mewajibkan pusat data untuk meminimalkan penggunaan air serta menjamin penyediaan pasokan listrik baru untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi mereka.

Langkah ini merupakan tanggapan atas penolakan yang bermunculan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan pusat data, sentimen yang juga tercermin dalam tanggapan publik terhadap seruan diskusi yang baru-baru ini diluncurkan oleh ABC.

Gerard Goggin, profesor dan peneliti dinamika budaya dan sosial teknologi digital di Western Sydney University, mengatakan kesadaran tentang pusat data turut mendorong perubahan dalam cara Australia mengatur kecerdasan buatan (AI).

"Hal itu telah muncul secara jauh lebih nyata… baik dari segi aspek lingkungan maupun aspek perencanaan, serta mungkin juga terkait peluang strategis bagi Australia untuk menampung pusat data," ujarnya.

Profesor Goggin mengatakan perlindungan konsumen, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan hak cipta akan menjadi beberapa aspek legislasi terpenting dalam merespons perkembangan AI di Australia.

Menurutnya, terdapat pula penggunaan AI yang merugikan, seperti aplikasi "nudify", yang dapat mengubah foto orang biasa menjadi gambar telanjang, yang bisa dan seharusnya dilarang.

"Kita tidak perlu ragu untuk melakukannya saat waktunya tiba," ujar Profesor Goggin.

Sementara itu, di Queensland, Isabel tetap melihat manfaat AI dan meyakini teknologi ini berguna bagi guru, terutama dalam mempercepat tugas-tugas administratif yang membosankan dan memakan waktu.

Meski demikian, ia berpendapat ada keuntungan jika penerapan teknologi dilakukan secara lebih bertahap.

"Anda bisa melihat kesalahan yang dilakukan pihak lain, lalu melakukan penyesuaian," ujarnya.

"Dan menurut saya, mungkin Australia perlu mempertimbangkan untuk tidak terburu-buru."