NADIKABAR.COM — Tiga tahun setelah konflik Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, wilayah kantong pesisir tersebut kini hancur lebur dan puluhan ribu orang tewas.Kendati gencatan senjata telah tercapai, tetapi kebuntuan mendasar masih belum teratasi.
Para pengamat sebagaimana warta Xinhua, menilai bahwa perbedaan yang tak terdamaikan antara tuntutan Palestina dan Israel, ditambah dengan dugaan keberpihakan Amerika Serikat (AS), membuat penyelesaian konflik secara menyeluruh dan perdamaian yang langgeng sulit tercapai. Perang tersebut juga menimbulkan dampak luas di kawasan, dengan ketidakstabilan yang meluas ke Lebanon, Suriah, Iran, dan Laut Merah.
Pada 7 Oktober 2023, operasi "Badai Al-Aqsa" yang dilancarkan Hamas dengan menembakkan ribuan roket dari Gaza dan penyusupan para pejuangnya ke Israel selatan, menewaskan sekitar 1.200 orang dan sekitar 250 orang disandera.Israel kemudian menyatakan perang dan melancarkan "Operasi Pedang Besi", menggempur Gaza dengan serangan udara dan ofensif darat yang berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan menghancurkan.Selama tiga tahun terakhir, Gaza mengalami kehancuran yang sangat parah, menimbulkan bencana kemanusiaan mendalam di seluruh wilayah tersebut. Lebih dari 74.000 orang tewas di wilayah kantong itu sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Gaza."Kampanye militer besar-besaran Israel mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah besar, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak, kehancuran rumah serta infrastruktur secara luas, dan menyebabkan lebih dari dua juta warga Palestina mengungsi," ujar analis politik Bahrain Abdullah Al Huwaihi.Di tengah meningkatnya kecaman global atas jatuhnya korban jiwa di Gaza, gencatan senjata akhirnya tercapai pada Oktober 2025.Berdasarkan tahap pertama dari rencana gencatan senjata Gaza yang diusulkan oleh AS, pasukan Israel diwajibkan mundur ke "Garis Kuning" dan menukar sandera dengan tahanan. Tahap kedua, yang diluncurkan pada pertengahan Januari, berfokus pada demiliterisasi Gaza dan pembentukan pemerintahan teknokratis.Hingga akhir Juli, Hamas telah menyetujui untuk memasukkan penyerahan senjata berat ke dalam pengaturan demiliterisasi, dengan syarat Israel menarik seluruh pasukannya dan menghentikan "agresi".Namun, perjanjian bertahap tersebut gagal diwujudkan menjadi perdamaian yang langgeng. Khaled Al Hroub, profesor konflik internasional di Universitas Northwestern di Qatar, mengatakan kegagalan berbagai kerangka kerja yang beruntun menunjukkan bahwa penyelesaian yang sesungguhnya menuntut langkah lebih jauh dari sekadar mengelola kekerasan berulang dengan menangani akar politik konflik tersebut.Seiring dengan kehancuran di Gaza, kekerasan dan penyusutan wilayah Palestina di Tepi Barat juga semakin meningkat.Data PBB menunjukkan bahwa per 10 Agustus, sekitar 3.800 warga Palestina telah mengungsi akibat kekerasan pemukim, penghancuran rumah, dan penggusuran. PBB mencatat lebih dari 1.430 insiden terkait pemukim sepanjang tahun ini, yang berdampak pada sekitar 260 komunitas Palestina."Tepi Barat berada di ambang kehancuran," kata Ramiz Alakbarov, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.
