NADIKABAR.COM — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025 sampai 2026, dengan total kerugian negara mencapai Rp3,2 miliar lebih.
Keempat tersangka itu adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), Anggota Badan Pengawas PDTS KBS Eliya Emi Suprapto (EES), serta advokat M Ma'ruf Syah (MM) dari kantor hukum Maruf Syah and Partner.
Keempatnya digelandang Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim ke tahanan usai menjalani pemeriksaan maraton dari Kamis (19/11) pagi, hingga pukul 23.00 WIB. Masing-masing tersangka tampak mengenakan rompi tahanan kejaksaan berkelir pink.
"Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menetapkan empat orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, PDTS KBS, tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026," kata Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja.
Punia mengatakan, perkara ini bermula pada Februari 2025, saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya memanggil jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS, untuk diperiksa terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.
Saat diusut soal dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant itulah, tersangka Nurika dan tersangka Nahroni kemudian menghubungi tersangka Eliya untuk menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu mereka untuk mendampingi dan menutup perkara ini di Kejari Tanjung Perak.
Eliya kemudian memperkenalkan Nurika dan Nahroni kepada seorang advokat bernama M Ma'ruf Syah. Mereka pun meminta agar si pengacara mengupayakan agar perkara dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant KBS yang sedang diusut di Kejari Tanjung Perak, untuk ditutup.
"Selanjutnya tersangka EES memperkenalkan tersangka NW dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS dengan tersangka MM yang merupakan advokat dari kantor Maruf Syah and Partner, dan meminta kepada tersangka MM untuk mengupayakan perkara Kejari Tanjung Perak ditutup," ucapnya.
"Tersangka MM meminta lawyer fee sebesar Rp100.000.000 untuk perkara PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan meminta direksi PDTS KBS menyiapkan dana sebesar Rp500.000.000 untuk biaya penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," tambah Punia.