Usai mendapat permintaan itu, tersangka Nurika selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka Nahroni selaku Direktur Keuangan PDTS KBS, kemudian memerintahkan saksi Sutini yang merupakan Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan senilai tersebut.

Uang itu kemudian diserahkan Eliya kepada Ma'ruf Syah. Tapi, menurut penyidik, uang tersebut tidak pernah sampai ke penyidik Kejari Tanjung Perak.

"Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada oleh tersangka ES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," ucapnya.

Pada April 2025, giliran Kejati Jatim memeriksa Direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023 sampai 2024. Dalam penanganan perkara itu, Ma'ruf Syah pun kembali meminta dana Rp100 juta sebagai lawyer fee dan dana Rp995 juta kepada Nurika, Nahroni dan Eliya.

Tersangka Ma'ruf berdalih dana Rp995 juta itu akan digunakannya untuk menutup perkara. Tapi, Punia menegaskan penyidik Kejati Jatim tak pernah menerima uang tersebut.

"Setelah itu permintaan uang tersangka MM naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000. Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Negeri Jawa Timur tetap berlanjut," ucap Punia.

Untuk menutupi pengeluaran itu, Nurika, Nahroni, Eliya dan Ma'ruf kemudian bersekongkol membuat dokumen fiktif yang mereka jadikan bukti seolah-olah ada kerja sama jasa hukum dan kegiatan yang sah atas penggunaan anggaran miliaran rupiah dari kas perusahaaan tersebut.

"Tersangka NW, tersangka MN dan tersangka ES bersama dengan tersangka MM bersekongkol dengan cara membuat perjanjian seolah-olah adanya kerja sama layanan jasa hukum dengan membuat laporan-laporan review-review SOP KBS, kemudian membuat PKS (perjanjian kerja sama) KBS fiktif dan menerbitkan kuitansi-kuitansi honorarium konsultan hukum, biaya pendamping layanan hukum litigasi tersebut dengan total sebesar Rp2.410.000.000 dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah," kata Punia.

Selain itu, kata Punia, penyidik ternyata juga menemukan pengeluaran kas sebesar Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026 yang diklaim sebagai pengeluaran untuk BBM, tunjangan hari raya dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.