Artinya, kata Punia, total kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2025 sampai 2026 mencapai Rp3.270.559.452. Hal itu pun, kata Punia, sudah dirinci berdasarkan perhitungan audit BPKP.

"Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP," ujarnya.

Ketika ditanya apakah uang tersebut juga mengalir ke pihak eksternal PDTS KBS dan pejabat di Kota Surabaya, Punia mengatakan, jaksa masih akan mendalami dugaan tersebut.

"Penyidik akan mendalami lagi tentang itu. Nanti kami kabarkan lagi," tuturnya.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair, Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Empat tersangka itu kini ditahan di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) Choirul Anwar (CA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perusahaan periode 2016-2024, Kamis (21/7). Estimasi kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai Rp10.209.664.735,60.

Dalam melancarkan aksinya, CA diduga menyalahgunakan kewenangan dengan merangkap sejumlah jabatan strategis sekaligus, mulai dari Direktur Utama, Direktur Operasional, hingga Direktur Keuangan. Ia memerintahkan staf keuangan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif serta melakukan mark up anggaran pakan satwa dengan cara mengurangi jatah makan hewan namun mencatat anggarannya seolah-olah sesuai.

Dari total kerugian negara sekitar Rp10,2 miliar tersebut, penyidik mendapati sekitar Rp7,4 miliar di antaranya digunakan CA untuk kepentingan pribadi. Praktik korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat fasilitas Kebun Binatang Surabaya menjadi kotor, rusak, dan tidak terawat dengan baik. Kondisi tersebut bahkan berdampak fatal terhadap kondisi satwa koleksi kebun binatang yang dilaporkan menjadi kurang sehat, kurus, hingga mati akibat minimnya pakan dan perawatan.