NADIKABAR.COM — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) akan mempelajari ketentuan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menilai penerapannya dalam penyidikan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan.

"Jadi, nanti kita lihat dahulu, kita perlu pelajari dahulu (UU Perampasan Aset), karena ini kan baru disahkan," kata Kepala Kejati NTB Wahyudi di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui ketentuan yang dapat diterapkan dalam penyidikan kasus TPPU dan gratifikasi, termasuk kemungkinan pemberlakuan undang-undang tersebut secara surut.

"Apakah berlaku surut atau bagaimana, itu makanya nanti kita pelajari," ujarnya.

Wahyudi mengakui penyidik telah melakukan serangkaian penelusuran terhadap harta kekayaan Subhan. Sejumlah aset juga telah disita untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.

Seiring persetujuan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11), Wahyudi memastikan ketentuan tersebut akan menjadi bahan tambahan dalam penyidikan kasus TPPU dan gratifikasi Subhan.

Meski telah melakukan penyitaan aset, Wahyudi menegaskan penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

"Jadi, soal itu (penetapan tersangka) nanti tunggu gelar perkara," katanya.

Kejati NTB menangani penyidikan TPPU dan gratifikasi Subhan sebagai pengembangan perkara korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa.

Dalam perkara korupsi tersebut, Subhan turut menjadi terdakwa dan kini proses hukumnya telah memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Penyidikan TPPU dan gratifikasi berkaitan dengan dugaan perbuatan Subhan saat menjabat Kepala BPN Sumbawa periode 2020-2023 dan berlanjut ketika menjabat Kepala BPN Lombok Tengah periode 2023-2025.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Zulkifli Said pada Mei 2026 mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan gratifikasi dan TPPU Subhan.

Tim gabungan dari bidang pidana khusus dan pemulihan aset tersebut juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelusuran aset.

Dalam proses penyidikan, tim telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada Februari 2026, penyidik menggeledah rumah pribadi Subhan di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Penggeledahan kemudian berlanjut ke kantor BPN Sumbawa dan BPN Lombok Tengah pada Mei 2026.