NADIKABAR.COM — Pekan ini kita menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sejak reformasi: seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung menyatakan niat mundur, bukan karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dasar pencalonannya runtuh di dua mahkamah sekaligus.
Pada Selasa (10/11), Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam dan menyampaikan niat itu secara lisan. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Sehari kemudian, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma.
Namun hingga tulisan ini disusun, belum ada pernyataan resmi Istana maupun MPR yang menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong. Di ruang antara "niat" dan "sah" itulah publik berdebat: mundur atau bertahan, dimakzulkan atau dimaafkan.
Esai ini tidak hendak menambah riuh, tapi mencoba membaca peristiwa ini dengan tiga kacamata sekaligus, yakni teori kekuasaan, teori ilmu politik, dan teori hukum, untuk menjawab satu pertanyaan pokok: ketika legitimasi hukum sebuah jabatan telah gugur, apa yang tersisa dari kekuasaan, dan ke mana konstitusi mengarahkan kita?
Tekanan terhadap Gibran tidak datang dari satu arah. Ia adalah simpul dari beberapa tali yang ditarik bersamaan.
