Tali keempat adalah ingatan publik. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan pencalonan Gibran kembali diungkit. Putusan itu lahir ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, yang kemudian oleh Majelis Kehormatan MK dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK pada November 2023. Riwayat pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo pun ikut dipersoalkan, demikian pula perkara dugaan ijazah palsu sang ayah, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih bergulir di pengadilan.
Tali kelima datang dari arah yang tak terduga. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Media sosial segera mengaitkannya dengan apa yang disebut "Geng Solo". Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi spekulasi itu dengan dingin: "Mau geng Solo, geng Oslo, ya hukum ya hukum". Kaitan itu belum terbukti secara hukum, tetapi secara politik ia memperkuat persepsi bahwa jejaring kekuasaan lama sedang terurai.
Di tengah semua itu, tanggapan Istana sendiri tidak satu suara. Gibran menyebut Presiden menyarankannya tetap "fight di PTUN". Kepala Bakom Syahganda Nainggolan membantah: "tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum". Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan MK final dan mengikat, putusan MA telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali.
