NADIKABAR.COM — Pekan ini kita menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sejak reformasi: seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung menyatakan niat mundur, bukan karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dasar pencalonannya runtuh di dua mahkamah sekaligus.
Pada Selasa (10/11), Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam dan menyampaikan niat itu secara lisan. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Sehari kemudian, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma.
Namun hingga tulisan ini disusun, belum ada pernyataan resmi Istana maupun MPR yang menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong. Di ruang antara "niat" dan "sah" itulah publik berdebat: mundur atau bertahan, dimakzulkan atau dimaafkan.
Esai ini tidak hendak menambah riuh, tapi mencoba membaca peristiwa ini dengan tiga kacamata sekaligus, yakni teori kekuasaan, teori ilmu politik, dan teori hukum, untuk menjawab satu pertanyaan pokok: ketika legitimasi hukum sebuah jabatan telah gugur, apa yang tersisa dari kekuasaan, dan ke mana konstitusi mengarahkan kita?
Tekanan terhadap Gibran tidak datang dari satu arah. Ia adalah simpul dari beberapa tali yang ditarik bersamaan.
Tali pertama adalah putusan pengadilan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan SMA. MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya. Surat keterangan itulah yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024.
Tali kedua adalah rontoknya penyangga politik. Pada 9 November, tiga kader utama PSI yang duduk di kabinet, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur dari partai. Giring menyebut ada hal yang "tidak lagi sejalan" dengan perjuangannya. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran, menerima pengunduran diri itu.
Tali ketiga adalah parlemen. Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah pengusul dilaporkan berbeda-beda, dari puluhan hingga sekitar 120 anggota lintas fraksi, dan usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna Kamis (12/11).
Tali keempat adalah ingatan publik. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan pencalonan Gibran kembali diungkit. Putusan itu lahir ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, yang kemudian oleh Majelis Kehormatan MK dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK pada November 2023. Riwayat pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo pun ikut dipersoalkan, demikian pula perkara dugaan ijazah palsu sang ayah, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih bergulir di pengadilan.
Tali kelima datang dari arah yang tak terduga. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Media sosial segera mengaitkannya dengan apa yang disebut "Geng Solo". Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi spekulasi itu dengan dingin: "Mau geng Solo, geng Oslo, ya hukum ya hukum". Kaitan itu belum terbukti secara hukum, tetapi secara politik ia memperkuat persepsi bahwa jejaring kekuasaan lama sedang terurai.
Di tengah semua itu, tanggapan Istana sendiri tidak satu suara. Gibran menyebut Presiden menyarankannya tetap "fight di PTUN". Kepala Bakom Syahganda Nainggolan membantah: "tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum". Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan MK final dan mengikat, putusan MA telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali.
