Tali pertama adalah putusan pengadilan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan SMA. MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya. Surat keterangan itulah yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024.
Tali kedua adalah rontoknya penyangga politik. Pada 9 November, tiga kader utama PSI yang duduk di kabinet, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur dari partai. Giring menyebut ada hal yang "tidak lagi sejalan" dengan perjuangannya. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran, menerima pengunduran diri itu.
Tali ketiga adalah parlemen. Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah pengusul dilaporkan berbeda-beda, dari puluhan hingga sekitar 120 anggota lintas fraksi, dan usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna Kamis (12/11).
