NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemen HAM) menyosialisasikan penguatan HAM kepada dunia industri di kawasan Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi sekaligus mengenalkan draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Uji Tuntas kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan HAM.
Kegiatan ini sebagai implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercantum dalam Astacita yang menempatkan isu HAM pada poin pertama, termasuk pembentukan Kementerian HAM sebagai kementerian mandiri dengan kewenangan kuat mulai dari perumusan regulasi hingga fungsi penilaian kepatuhan.
"Perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi, tugas negara memastikan hak asasi manusia dihormati, ditegakkan, dimajukan dan dipenuhi. Kami menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin di Cikarang, Senin.
Dia menjelaskan regulasi menyangkut kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang selaras dengan nilai-nilai perlindungan HAM turut sejalan dengan upaya pemenuhan persyaratan Indonesia menuju keanggotaan klub negara-negara maju (OECD).
