Bagi perusahaan yang belum memenuhi standar, Kementerian HAM akan membuka ruang sanggah dan menyediakan layanan pendampingan untuk perbaikan. Namun, jika ada yang terbukti tidak memiliki itikad baik serta abai terhadap pelanggaran, sanksi tegas hingga rekomendasi pencabutan izin usaha dapat diberlakukan.
Kementerian HAM menargetkan regulasi ini dapat disahkan oleh Presiden pada akhir tahun ini atau selambat-lambatnya awal tahun depan. Memasuki tahun 2027, kementerian akan fokus sosialisasi masif, coaching clinic serta pemodelan.
Sebagai tahap awal, tiga entitas perusahaan akan menjadi proyek percontohan. Unsur BUMN sebagai sasaran pertama dilanjutkan swasta nasional dan swasta asing. Langkah ini diambil agar korporasi negara diharapkan mampu memberikan teladan kepatuhan sebelum aturan ini diwajibkan secara menyeluruh pada tahun 2028.
"Kawasan Industri Jababeka ini menjadi lokasi peluncuran perdana sosialisasi berdasarkan hasil rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sebagai salah satu kawasan industri tertua dan terbesar di Indonesia, Jababeka dinilai sebagai titik awal yang ideal untuk model percontohan penerapan bisnis berbasis HAM di tingkat kawasan industri nasional," kata dia.
