Draf regulasi Rancangan Perpres Uji Tuntas Pelaku Usaha saat ini sudah berada di meja Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu penandatanganan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam implementasinya nanti, uji tuntas kepatuhan HAM pelaku usaha atau human rights due diligence akan mengacu pada 13 indikator utama yang mencakup aspek lingkungan hidup, hak ketenagakerjaan, keselamatan kerja hingga penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
Penilaian tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh kementerian, melainkan asesor independen maupun internal perusahaan dengan persyaratan telah mengantongi sertifikasi resmi dari Kementerian HAM.
"Semangat dari regulasi ini bukanlah untuk punishment (menghukum), melainkan pembinaan. Perusahaan yang meraih hasil penilaian baik akan diberikan insentif berupa publikasi positif hingga kemudahan akses pinjaman yang dikoordinasikan bersama Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian," jelasnya.
