Proposal dilengkapi surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau Kantor Wilayah Kemenag provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, dokumen administrasi lain yang perlu dilampirkan meliputi salinan surat keputusan kepengurusan atau panitia, RAB, serta foto kondisi bangunan yang menunjukkan kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi. Pengurus perlu memastikan foto dan rincian anggaran menggambarkan kondisi serta rencana pekerjaan yang diajukan.
Pemohon juga wajib menyertakan salinan dokumen status tanah, yang dapat berupa sertifikat tanah, akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf, dokumen hibah, maupun dokumen hak pakai sesuai status lahan. Dokumen tersebut diperlukan untuk memperjelas status tanah tempat masjid atau mushala berdiri.
Persyaratan berikutnya yaitu salinan buku rekening bank atas nama masjid atau mushalla dan surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan benar. Surat pernyataan tersebut dibubuhi meterai Rp10.000 dan ditandatangani ketua pengurus atau pihak yang berwenang.
