NADIKABAR.COM — Kementerian Agama tengah memetakan kondisi dan kebutuhan pendidikan muadalah serta pendidikan diniyah formal sebagai langkah memperkuat penjaminan mutu sekaligus menjaga kekhasan sistem pendidikan pesantren di Indonesia.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag Mastuki mengatakan pemetaan tersebut dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom-up) agar kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi riil serta kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan pesantren.
“Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat,” ujar Mastuki di Jakarta, Rabu.
Upaya tersebut dibahas dalam Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, akademisi, forum komunikasi penyelenggara pendidikan, serta praktisi pesantren.
Menurut dia, pemetaan komprehensif diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pendidikan, potensi, tantangan, serta kebutuhan setiap model penyelenggaraan pendidikan pesantren.
