La Ode juga mendesak seluruh perangkat daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan agenda kerja TP PKK. Pemerintah daerah perlu memberikan ruang luas bagi kader PKK untuk menggerakkan keluarga dalam menopang pembangunan wilayah.
"Jadi Kepala Dinas Pemda, Kepala OPD, Kepala Bappeda, kalau tidak linier dengan PKK, Posyandu, hati-hati," ungkapnya.
Peringatan ini dilontarkan agar tidak ada instansi yang mengabaikan potensi kelompok penggerak tersebut. Para kepala daerah diminta serius mengawal transformasi di aspek kelembagaan maupun sistem pelayanan publiknya.
Langkah strategis ini sangat beralasan mengingat besarnya jumlah kader PKK yang memiliki jangkauan merata hingga ke tingkat akar rumput.
"Kalau kita lihat postur hari ini, kader PKK itu salah satu organisasi terbesar di dunia Bapak-Ibu, bukan lagi terbesar di Indonesia," jelasnya.
Jaringan luas nan solid ini tentu menjadi aset tak ternilai bagi upaya percepatan pembangunan nasional.
Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti sejalan dengan pemikiran tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara Dekranas, PKK, dan Posyandu diyakini dapat menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan pembangunan berbasis potensi desa. Sumber pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan saat ini bertumpu pada produktivitas masyarakat di desa maupun kelurahan.
